RESOLUSI KONFLIK DAN PERANAN MEDIASI INTERNASIONAL TERHADAP PERMASALAHAN KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA (analisis kasus evolusi penyelesaian konflik Aceh)

Abstract

The theme of this article is the role of conflict resolution and international mediation to the problems of internal conflict in Indonesia with the background since the fall of Soeharto’s authoritarian regime that the international spotlight because of various forms of internal conflicts that escalate significantly. Forms of internal conflict include an armed separatist movement against the legitimate authority of the central government as happened in Aceh. Along with the escalation of conflict or violence in the conflict in Aceh is then this article tries to explain and analyze the efforts of the Government of Indonesia to resolve the conflict, both militarily and talks the way that invites the involvement of international actors both foreign countries and non-actors countries, especially non-governmental international organizations. Therefore, this article tries to answer the question that how conflict resolution and international mediation achieved in resolving the conflict in Aceh.

 

Pendahuluan

Sejak jatuhnya rezim Soeharto yang otoriter, Indonesia telah menjadi sorotan dunia internasional karena berbagai bentuk konflik internal yang mengalami eskalasi secara signifikan. Bentuk-bentuk konflik internal tersebut mencakup gerakan separatis bersenjata yang melawan legitimasi otoritas pemerintah pusat seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Selain itu juga ada konflik primordial yang bernuansa etnis dan keagamaan seperti yang terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura, di Maluku dan Sulawesi Tengah (Poso) antara kelompok Islam dan Kristen. Kategori yang khusus adalah konflik internal yang berbentuk serangan kelompok teroris baik terhadap sasaran asing (Barat) maupun dalam negeri yang sudah berulangkali terjadi di Indonesia.

Bersamaan dengan terjadinya eskalasi konflik atau tindakan kekerasan seperti yang dikemukakan diatas, kita juga menyaksikan adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik-konflik itu baik secara militer maupun jalan perundingan yang mengundang keterlibatan aktor-aktor internasional baik Negara-negara asing maupun aktor non-negara khususnya organisasi non-pemerintah (international NGO’s). Dalam hal ini, yang menjadi perhatian penulis adalah mencoba menjawab pertanyaan bahwa bagaimana resolusi konflik dan mediasi internasional yang dicapai dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

Resolusi konflik secara damai yang sudah berlangsung di Aceh dapat dijadikan studi kasus sejauh mana teori-teori yang ada relevan dan pengalaman Indonesia ini bisa menjadi model yang bisa dipelajari oleh Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sama di lingkungan masing-masing. Untuk itu dengan menggunakan konsep dan teori yang ada akan dibahas evolusi penyelesaian konflik Aceh sejak jatuhnya rezim Soeharto sampai pada kondisi sekarang ini dimana rakyat Aceh telah menyelenggarakan pemilihan umum sehingga tercipta kekuasaan politik yang baru dan lebih legitimate sebagai bagian dari proses pembangunan perdamaian yang langgeng (permanent peace building). Perlu dicatat bahwa keterlibatan aktor-aktor internasional dalam resolusi konflik di Aceh sangat nyata dan bahkan ikut menentukan keberhasilannya sampai pada penandatanganan kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.[1] Resolusi konflik di Aceh adalah contoh dimana perjuangan dengan menggunakan senjata digantikan dengan perjuangan politik melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum yang diharapkan berlangsung secara otomatis.

Landasan Teori

  1. 1.    Konteks Politik Global dan Konflik Internal.

Dalam buku yang berjudul International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menawarkan sebuah kerangka analisis yang dapat digunakan untuk membahas konflik internal dalam konteks perkembangan politik global yang lebih luas.[2] Asumsi yang digunakan disini adalah memandang eskalasi konflik internal secara kualititatif maupun kuantitatif tidak sebagai fenomena yang terpisah tapi merupakan proses terkait erat dengan dengan dinamika politik global setelah Perang Dingin berakhir. Viotti dan Kauppi menyebutkan bahwa ada dua kecenderungan utama yang melanda dunia setelah berakhirnya Perang Dingin. Pertama, adanya interdependensi global tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga bidang keamanan. Baik aktor Negara, organisasi internasional maupun gerakan civil society global saling membutuhkan dalam menyelesaikan berbagai agenda kepentingan bersama. Kecenderungan kedua dalam politik global adalah terjadinya krisis otoritas pada setiap level pengorganisasian kekuasaan. Yang dimaksud dengan krisis otoritas adalah penggugatan atau bahkan perlawanan oleh anggota atau elemen sebuah sistem terhadap kewenangan pusat kekuasaan karena mandapat perlakuan yang tidak adil serta pengingkaran terhadap eksistensinya. Gejala krisis otoritas ini terutama melanda Negara-negara yang kemudian mengalami proses disintegrasi dan menciptakan banyak Negara baru. Sebagai kerangka analisisnya, Viotti dan Kauppi menyebutkan bahwa ada tiga konsep yang menggambarkan permasalahan utama yang dihadapi oleh semua aktor dalam politik global, yaitu keamanan, ekonomi dan identitas. Setelah berakhirnya Perang Dingin, persoalan keamanan yang menonjol bukan lagi perlombaan senjata nuklir antar kedua Negara adikuasa, tetapi konflik internal yang terjadi di berbagai Negara akibat bangkitnya ethnonasionalisme. Sejak peristiwa 11 September 2001 persoalan keamanan beralih kepada ancaman terorisme yang bernuansa keagamaan serta proliferasi senjata pembunuh massal. Bersamaan dengan itu muncul pula perdebatan tentang pentingnya human security untuk melengkapi konsep tradisional tentang national security. Studi tentang keamanan juga mencakup ancaman non-tradisional termasuk bencana alam, wabah penyakit menular, perdagangan obat bius, penyelundupan senjata, bajak laut, pencucian uang, bencana kelaparan, dan malnutrisi. Akhir-akhir ini persoalan nuklir kembali diangkat ke permukaan setelah Korea Utara melakukan percobaan senjata nuklir meskipun ditentang oleh dunia internasional. Selain itu upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir juga memancing reaksi dari AS dan sekutunya yang mengancam akan mengenakan sanksi melalui Dewan Keamanan PBB terhadap Iran. Satu hal yang sangat ditakutkan oleh AS adalah jika senjata pemusnah massa jatuh ke tangan kelompok teroris seperti Al Qaida yang akan menggunakannya untuk menyerang AS dan para sekutunya. Penggorganisasian kebijakan melawan terorisme melalui peningkatan kemampuan militer dan intelijen berpusat pada actor Negara atau kerjasama strategis antar Negara. Bertolak dari kenyataan bahwa kelompok teroris sering menggunakan konflik-konflik internal untuk menjalankan aktivitasnya, maka dunia internasional juga memberikan perhatian yang serius terhadap fenomena failed states seperti yang terjadi di Somalia, Afghanistan, Irak, dan Sudan.

Persoalan utama dalam bidang ekonomi adalah jurang perbedaan antara Negara kaya dan miskin yang semakin lebar di tengah persaingan global untuk memperebutkan pasar melalui peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan tulisan ini persoalan ekonomi yang relevan adalah eksploitasi kekayaan alam melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dengan perusahaan multinasional sambil mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lokal atau indigenous peoples. Persoalan ekonomi yang turut menyebabkan terjadinya konflik internal ini relevan untuk Indonesia khususnya dalam pembahasan  resolusi konflik di Aceh dan Papua. Integrasi Negara ke dalam kapitalisme global menimbulkan disintegrasi sosial karena pemerintah hanya menjadi alat dari kekuatan-kekuatan komersial global untuk proses peningkatan profit dan akumulasi modal.

Persoalan ketiga yang dihadapi oleh komunitas internasional adalah identitas. Apakah seorang individu atau kelompok masih tertarik untuk mengidentifikasikan dirinya dengan Negara atau bangsanya? Ataukah dia merasa lebih aman untuk kembali kepada loyalitas yang lebih sempit yaitu kelompok primordial seperti sentiment kesukuan, agama atau kedaerahan? Persoalan identitas ini tidak terlepas dari isu krisis otoritas yang digugat legitimasinya karena tidak lagi melayani kebutuhan masyarakat local tetapi kekuatan-kekuatan politik ekonomi eksternal yang bersifat represif dan eksploitatif. Gejala inilah yang kemudian menciptakan pergeseran dari nasionalisme tradisional yang berpusat pada nation-state menjadi etnonasionalisme sebagai kekuatan utama yang menggoyahkan dan akhirnya meruntuhkan keutuhan Negara bangsa seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Selain itu, ada tiga aktor utama yang disebut oleh Viotti dan Kauppi sebagai penentu dalam percaturan politik global kontemporer, yaitu Negara, organisasi internasional (misalnya PBB), dan aktor yang ketiga adalah gerakan civil society global yang peduli pada berbagai masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perburuhan dan pengungsi. Dalam konteks tulisan ini kita perlu menggarisbawahi peran NGO internasional dalam memediasi resolusi konflik di berbagai Negara untuk mengakhiri tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Peranan Henry Dunant Center dan Crisis Management International di Aceh merupakan contoh keberhasilan mediasi oleh NGO internasional. Kredibilitas dan pengalaman NGO internasional seperti ini tetap akan dibutuhkan mengingat masih banyak konflik internal yang belum terselesaikan secara tuntas di berbagai Negara. Yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak-pihak yang bertikai untuk memberikan ruang gerak yang bebas bagi aktor-aktor non Negara agar mereka dapat menjalankan fungsi mediasi secara efektif. Tetapi bertolak dari pengalaman resolusi konflik Aceh, peranan mediasi dari NGO internasional hanya dimungkinkan dalam kerangka sistem politik yang demokratis serta komitmen yang tinggi dari semua pihak.

  1. 2.    Teori Resolusi Konflik dan Mediasi Internasional

Menurut Peter Wallensteen definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan[3].

Kerangka resolusi konflik yang ditawarkan oleh Johan Galtung juga dapat direlevansikan dengan konflik di Aceh. Menurut Galtung ada tiga proses yang harus dilewati sebelum perdamaian dapat dibangun. Ketiga proses tersebut adalah peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding. Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Peacemaking adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Peacebuilding adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan diharapkan negative peace (atau the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif[4]. Sedangkan Mediasi internasional adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang sedang manglami sengketa. Mediasi bertujuan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung diantara pihak. Dengan kata lain, tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan diantara pihak yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi di antara pihak yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi, sedangkan fungsi mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak[5].

Resolusi Konflik dan Peranan Mediasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik di Aceh

Peranan mediasi NGO internasional sedang menjadi sorotan dalam studi konflik setelah keberhasilan CMI yang memediasi pemerintah Indonesia dan GAM dalam menyelesaikan konflik Aceh. Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun1998 membuka peluang bagi resolusi konflik secara damai di Aceh. Apalagi pada tahun 1999 pemerintah Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie memberi kesempatan pada rakyat Timor Timur untuk melakukan referendum yang hasilnya dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Pihak GAM melihat ini sebagai acuan untuk lebih gigih memperjuangkan tujuan politiknya agar mereka diperlakukan dengan standar yang sama. Secara teoritis perkembangan yang terjadi di Indonesiapasca kejatuhan Soeharto ini dibahas dalam tema keterkaitan antara demokratisasi Negara induk dengan resolusi konflik di wilayah yang dilanda konflik separatisme. Pemerintah yang terpilih secara demokratis biasanya berusaha untuk mempertahankan komitmennya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia sehingga mencari jalan untuk menyelesaikan konflik separatis melalui meja perundingan. Berdasarkan data empiris dari 47 negara anggota baru yang diakui PBB antar tahun 1947 sampai dengan 1997, 26 diantaranya atau 57 persen memperoleh status kemerdekaan setelah Negara induknya (“parent” state) melaksanakan proses demokratisasi[6]. Kemerdekaan Timor Leste juga bisa kita lihat sebagai validitas dari adanya korelasi yang kuat antara demokratisasi yang kuat antara demokratisasi Negara induk dengan kemerdekaan wilayah yang sebelumnya dilanda konflik.

Proses peacekeeping menurut konsep yang penulis gunakan untuk kasus Aceh bisa dikesampingkan karena penghentian kekerasan oleh pemerintah Indonesia dan GAM sejak terjadinya tsunami 26 Desember 2004 berlangsung unik tanpa intervensi militer dari manapun. Meskipun bertolak dari kepentingan politik yang berbeda-beda baik pemerintah Indonesia (TNI) maupun GAM sepakat untuk menghentikan kekerasan (ceasefire) di tengah kedukaan dan penderitaan rakyat Aceh akibat bencana tsunami. Situasi inilah yang dinamakan sebagai mutually hurting stalemate dimana pihak-pihak yang bertikai menyadari bahwa mereka tidak dapat melanjutkan konflik dengan penggunaan kekuatan militer karena akan membawa kerugian yang terlalu berat[7]. Selama pemberlakuan darurat militer di Aceh, TNI melaksanakan aksi militer yang melumpuhkan hampir seluruh basis pertahanan GAM dan bahkan berhasil membunuh beberapa tokoh pimpinan militernya. Sementara pada saat yang sama konsolidasi demokrasi Indonesia mengalami selangkah lebih maju melalui terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara langsung dengan memenangkan dukungan rakyat yang memberikan legitimasi yang lebih kuat. Selain itu di bawah kepemimpinan keduanya supremasi sipil (eksekutif) atas militer lebih terjamin sehingga bisa menjamin kelanggengan resolusi konflik secara damai di Aceh dibandingkan dengan periode sebelumnya. Transformasi politik dan militer di tingkat nasional telah memperlancar proses resolusi konflik di Aceh sehingga bisa mengurangi atau bahkan meniadakan peluang kembalinya penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Bukanlah hal yang tidak lazim ketika proses peacemaking untuk Aceh dimulai dari kontak informal antara pemerintah Indonesia dan GAM yang di mediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) dari Finlandia. Apa yang diawali dengan kontak dan pembicaraan informal sebelum terjadinya tsunami pada akhirnya menjadi rangkaian perundingan resmi yang membuahkan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Kredibilitas dan kegigihan dari mantan Presiden Finlandia Marrti Ahtisaari dalam mendorong kedua pihak untuk menembus deadlock yang sering terjadi selama perundingan berlangsung merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan proses peacemaking di Helsinki. Proses mediasi yang dilakukan oleh CMI membuktikan bahwa peranan NGO internasional sangat dibutuhkan dalam resolusi konflik internal dan best practices yang ada bisa dijadikan referensi bagi penyelesaian banyak konflik internal di berbagai Negara. Memang pengalaman suatu Negara tidak bisa begitu saja direproduksi untuk Negara lain, tetapi prinsip-prinsip yang mendasari terciptanya resolusi konflik secara damai bisa digunakan sambil disesuaikan dengan konteks masing-masing.

Ketika MOU Helsinki ditandatangani, reaksi dunia internasional sangat positif. Negara-negara ASEAN yang secara tradisional mendukung posisi pemerintah Indonesia dalam konflik Aceh meskipun prihatin dengan situasi hak asasi manusia disana langsung menyambut gembira perjanjian tersebut dan siap berpartisipasi dalam Aceh Monitoring Mission (AMM) untuk mengawasi jalannya proses peacebuilding. Negara-negara donor seperti AS, Jepang, Australia, dan organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa langsung menyatakan dukungannya dan menegaskan kembali komitmen mereka untu memberikan bantual finansial dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR). Dukungan internasional ini penting bagi pemerintah Indonesia karena dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Aceh sangat besar sementara pemerintah pusat tidak sanggup untuk menyediakannya. Selain itu citra pemerintah juga menjadi positif karena tidak lagi menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah Aceh. Bagi GAM adanya dukungan internasional sangat penting karena sebagai gerakan separatis sesungguhnya GAM tidak mendapatkan dukungan internasional yang berarti apalagi pemerintah Indonesia sebelumnya terus berusaha, meskipun tidak berhasil, mencitrakan GAM sebagai gerakan teroris.

Proses peacebuilding di Aceh masih terus menempuh jalan panjang. Sejauh ini butir-butir MOU Helsinki sudah dilaksanakan dan hasilnya cukup positif. Butir-butir yang sudah dilaksanakan adalah penarikan sejumlah tentara non-organik dan polisi dari Aceh. Proses pemberian amnesti kepada tahanan politik GAM juga sudah dilaksanakan meskipun proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat masih memerlukan waktu panjang. Ada sekurang-kurangnya dua agenda penting lagi yang menentukan terciptanya perdamaian yang langgeng di Aceh, yaitu pelaksanaan UU tentang Pemerintahan Aceh No. 11/2006 khususnya yang berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Aceh dan pembangunan sosial ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang didambakan di bawah koordinasi BRR. Keberhasilan agenda politik dan sosial ekonomi ini menentukan kesuksesan peacebuilding di Aceh. Tingkat partisipasi tokoh-tokoh GAM yang maju ke pemilihan kepala daerah sebgai calon-calon independen memberikan optimisme bahwa peralihan dari perjuangan militer ke kotak suara akan berjalan sesuai harapan semua pihak. Tetapi yang paling penting untuk kelanggengan peacebuilding di Aceh adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu secara damai serta kerelaan semua pihak untuk menerima dan mendukung apapun hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2006. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya adalah keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh di bawah koordinasi pembangunan sosial ekonomi Aceh. Dengan demikian pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi dalam bingkai demokrasi dan hak asasi manusia merupakan kerangka kerja untuk merajut masa depan rakyat Aceh sehingga konflik akan tinggal menjadi catatan sejarah. Elit politik Aceh yang saat ini bertarung untuk merebut simpati rakyat Aceh hendaknya lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan seluruh rakyat Aceh daripada kepentingan individu atau kelompok yang selama ini sering mengorbankan kepentingan rakyat Aceh.

Penutup

Proses demokratisasi di Indonesia sejak kejatuhan rezim otoriter Orde Baru telah membuka peluang bagi resolusi konflik secara damai di Indonesia. Dari perspektif kebebasan politik dan kemanusiaan kemerdekaan Timor Timur dan penyelesaian konflik Aceh secara damai merupakan hal yang positif. Proses peacebuilding yang saat ini sedang diupayakan di Aceh melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis dan pembangunan sosial ekonomi dengan dukungan dunia internasional yang bersifat massif hendaknya menjadi momentum bagi pemimpin Indonesia dan elit politik Aceh untuk menunjukkan kepada dunia sebuah best practice dari resolusi konflik yang mengutamakan martabat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

 

Brown, Michael E. (1996). “Introduction” dalam Michael E. Brown (ed.). The International Dimensions of Internal Conflict. Massachusetts: MIT Press

Galtung, Johan (1975). “Three approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding”. Dalam Johan Galtung (ed.) Peace, War, and Defence – Essays in Peace Research. Copenhagen: Christian Ejlers

Gunawan, Jamil, Sutoro Eko Yunanto, Anton Birowo, Bambang Purwanto. 2005. Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Harff, Barbara dan Ted Robert Gurr (2004). Ethnic Conflict in World Politics. Oxford: Westview Press

Hermawan, Yulius P. 2007.  “Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi”, Yogyakarta: Graha Ilmu

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse (1999). Contemporary Conflict Resolution. London: Polity Press

Ryan, Stephen (1995). Ethnic Conflict and International Relations. Aldershot: Dartmouth Publishing Company

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi (1997). International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity. Upper Saddle River: Prentice Hall

Wallensteen. Peter (2002). Understanding Conflict Resolution: War, Peace and Global System. London: Sage

http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/05/15/mediasi-sebagai-salah-satu-penyelesaian-sengketa-internasional/. Diakses pada tanggal  17 Juni 2012 pukul 19.20


[1] Hermawan, Yulius. “Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 76

[2] Lihat Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi (1997). International relations and World Politics: Security, Economy and Identity. Upper Saddle River: Prentice Hall, hal.3-15.

[3] Lihat Peter Wallensteen (2002). Understanding Conflict Resolution: War, Peace, and the Global System. London: Sage, hal.8-9

[4] Lihat Johan Galtung (1975). “Three approaches to peace: peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding”. Dalam Johan Galtung (ed.). Peace, War, and Defense – Essays in Peace Research Copenhagen: Christian Ejlers, dikutip dalam Hugh Miall, et.al., op.cit., hal.187

[6] Lihat Baogong He and Anthony  Reid (2004). “Special Issue Editor’s Introduction: Four Approaches to the Aceh Question”, Asian Ethnicity, Vol.5, No.3, Oktober, hal.295

[7] Lihat High Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse (1999). Contemporary Conflict Resolution. London. Polity Press, hal.162

About Alfian Nurdiansyah

I'm never shocked when people let me down nowadays. I just hate the fact that I put myself in a position to be let down in the first place... "I'm just a boy who always tried to encourage my life every day" :)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s